Setahun Pemerintahan JR Saragih, Simalungun Sakit Keras

Hari ini 28 Oktober 2011, persis satu tahun JR Saragih dilantik sebagai Bupati Simalungun. Dalam kurun waktu satu tahun ini, sudah barang tentu banyak pekerjaan yang sudah dilakukannya demi memenuhi janji-janjinya secara khusus pada saat kampanye pemilukada tahun lalu. Janji-janji yang harus dicatat, bersama wakilnya, Hj Nuriaty Damanik yang sekarang menjadi Wakil Bupati Simalungun.
Sebagai anak negeri Simalungun yang memposisikan diri sebagai pemerhati dan pengamat daerah ini, saya melihat banyak yang sudah dilakukan kedua pasangan ini di Kabupaten Simalungun. Perbuatan-perbuatan yang pantas untuk dicatat karena menarik untuk dicermati. Menarik, karena agaknya tidak bersentuhan secara langsung dengan anak negeri, dan jauh dari harapan banyak pihak.
Makanya, ketika seorang kawan bertanya :” Setahun pemerintahan JR Saragih, apakah ada perubahan yang dilakukannya di daerah ini ?”, saya jawab cepat dan tegas : Ada . Banyak ! Banyak sekali perubahan yang dilakukan JR Saragih di Simalungun ini selama setahun dia memimpin Simalungun sebagai bupati.
Pertama, JR Saragih dan Hj Nuriaty Damanik telah menciptakan suasana kerja yang tidak kondisif di tengah-tengah jajaran Pemkab Simalungun. Ini disebabkan hobbi aneh pasangan ini yang menggonta-ganti pejabat struktural di lingkungan Pemkab Simalungun yang mereka pimpin. Dilantik 28 Oktober, spontan pada 29 Oktober sudah mengganti beberapa pejabat, dan diikuti hari-hari selanjutnya entah sudah berapa puluh kali selama kurun waktu setahun ini.
Pergantian demi pergantian pejabat pun terus menerus dilakukan secara rutin dan terus menerus. Tak heran jika banyak PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dalam kurun waktu satu tahun ini telah menduduki jabatan di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Binsar Situmorang misalnya yang diimportnya dari Pemko Medan, masih bebarapa bulan bertugas di Pemkab Simalungun sudah pernah menjadi Asisten III, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan (sekarang) menjadi Kepala Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah)
Akibatnya gampang ditebak. Banyak PNS yang merasa resah karena bolak-balik diganti ke beberapa jabatan. Kecuali Sahat Hutauruk yang Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, sudah semua pejabat Eselon II yang mondar-mandir diganti. Setiap hari, konon, seorang pejabat tetap merasa deg-deg ser apakah hari itu dia masih menduduki jabatannya atau bagaimana. Tak ada ketenangan dalam melaksanakan tugas, membuat program saja tak sempat tiba-tiba tak ada angin tak ada hujan diganti secara mendadak.
Pergantian demi pergantian yang dilakukan, melahirkan problema baru yang mengganjel pula. Konon, banyak PNS yang ditempatkan dalam suatu jabatan tapi tidak profesional melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dana-dana yang berasal dari pemerintahan atasan pun Tahun Anggaran 2010 lalu misalnya, banyak yang tak berhasil dicairkan. Konsekwensinya, Pemkab Simalungun pun tidak bisa membayarkannya kepada pihak ketiga. Alhasil, utang pun membelit pinggang. Terpaksa kocar-kacir mencari pinjaman (baru) kesana-kemari dan belakangan berambisi menjual asset yang ada.
Kedua, JR Saragih dan Hj Nuriaty ternyata berambisi sekali menggunakan uang rakyat Simalungun untuk sesuatu yang sifatnya spektakular. Pengalokasian uang rakyat yang tidak bersentuhan secara langsung dengan kebutuhan anak negeri. Misalnya, mengucurkan dana untuk pembangunan landasan kapal terbang di Sondi Raya, pembangunan alun-alun juga di Sondi Raya, juga biaya renovasi/ rehabilitasi Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Sekdakab Simalungun, masih di Sondi Raya.
Menarik untuk dicermati, Rumah Dinas Bupati Simalungun itu semula adalah Guest House Pemkab Simalungun yang dibangun di masa pemerintahan Zulkarnaen Damanik, sementara Rumah Dinas Sekdakab semula adalah Laboratorium Bapeldalda yang pembangunannya berasal dari dana hibah Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk merenonasi/ rehabilitasi Guest House itu saja dikucurkan dana rakyat Simalungun hampir Rp 2, 5 miliar, sementara untuk merenovasi/ rehabilitasi Rumah Sekdakab Simalungun tadi dikucurkan dana hampir Rp 500 juta. Sementara, pelaksanaan pekerjaannya pun tidak ditenderkan sebagaimana diatur dalam ketentuan.
Tapi di sisi lain, di banyak tempat ragam infrastruktur yang mutlak dibutuhkan anak negeri tidak dapat dipelihara, diperbaiki, dirawat atau ditingkatkan. Di mana-mana, sarana perhubungan (jalan dan jembatan) dalam kondisi rusak porak poranda, termasuk saluran-saluran air bagi kepentingan pertanian dalam arti luas. Di banyak tempat, anak negeri menjerit karena hasil bumi yang tak dapat diangkut dengan baik dari sentra-sentra produksi. Tak ayal, harga-harga ragam komoditas pun anjlok tak karu-karuan. Bahkan, ada komoditas yang tidak dipanen dan dipediarkan membusuk di ladang-ladang petani.
Ketiga, JR Saragih dan Hj Nuriaty ternyata sangat gemar untuk melanggar aturan yang ada, termasuk menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Lihat misal, pengalihan Dana Insentif Guru Swasta yang digunakan untuk membeli kendaraan dinas pimpinan DPRDSimalungun. Kalau dipikir-pikir, betapa keji dan sadisnya apabila hal itu memang dilakukan pimpinan pemerintahan Kabupaten Simalungun ini.
Seperti sudah diketahui, tahun lalu ada diserahkan Pempropsu sejumlah Rp 1, 2 miliar lebih dana sebagai Insentif Guru Swasta kepada Pemkab Simalungun untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Nyatanya, uang tadi tidak diberikan Pemkab Simalungun kepada guru-guru swasta, tapi digunakan untuk membeli kendaraan dinas pimpinan DPRDSimalungun. Bukanakah perbuatan ini merupakan sebuah perbuatan yang amat keji bahkan tidak memiliki perasaan ?
Kebijakan Pemkab Simalungun di bawah kepemimpinan JR Saragih dan Hj Nuriaty Damanik pun yang tidak membayar hasil pekerjaan para rekanan kontraktornya, merupakan suatu perbuatan yang mematikan para pelaku dunia usaha. Entah berapa puluh miliar hasil pekerjaan tadi yang sampai sekarang belum dibayarkan, sementara untuk para kontraktor DAK Bidang Pendidikan saja tak kurang dari Rp 19, 5 miliar. Meski pun sebenarnya masih perlu untuk diteliti apakah memang pekerjaan-pekerjaan para kontraktor tadi sudah mereka laksanakan sesuai dengan perjanjian yang diikat dalam kontrak.
Keempat, begitu dilantik menjadi Bupati Simalungun JR Saragih spontan dilumuri issu yang tidak sedap. Adalah masalah suap di Mahkamah Konstitusi, termasuk masalah suap yang dituduh dilakukannya kepada Robert Ambarita anggota KPUSimalungun. Semua menjadikan nama baik JR Saragih tercemar dan hingga sekarang belum diupayakannya untuk dibersihkannya.
Seyogianya, JR Saragih memang terutama, harus menuntaskan persoalan tuduhan Robert Ambarita yang sudah dilaporkannya kepada KPK. Sebagai seorang Kepala Daerah, JR Saragih harus sadar namanya menjadi buruk sekali atas tuduhan Robert Ambarita ini. Meski pun di awal peristiwa ini terungkap kepada umum JR Saragih mengatakan akan balik mengadukan Robert Ambarita, tapi sampai sekarang hal itu tidak pernah dilakukannya.
Belakangan, pengaduan Bernad Damanik yang anggota DPRD Simalungun kepada KPK yang menuduh JR Saragih sudah melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp 48 miliar lebih, juga sangat merusak nama baik oknum Bupati Simalungun itu. Sekiranya JR Saragih bersih, sejak awal dia sudah menepis tuduhan itu secara reaksioner. Bukan malah pasif sampai sekarang, tidak melakukan bantahan atau malah balik mengadukan Bernad Damanik. Apalagi, JR Saragih sebagai Bupati Simalungun memliki perangkat yang jelas dan permanen. Ada Kepala Bagian Hukum, ada Kepala Bagian Humas, ada Asisten, bahkan kabarnya pun dia memiliki Tim Asistensi yang dibentuknya setelah dia menjadi Bupati Simalungun.

Lantas Bagaimana
Alhasil disimpulkan, setahun pemerintahan JR Saragih Simalungun hari ini dalam kondisi sakit keras. Sakit keras yang seharusnya disembuhkan sehingga anak negeri bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Tidak masanya lagi meratapi kondisi sakit keras itu, kecuali mencari upaya penyembuhan total.
Sudah barang tentu, upaya penyembuhan dapat dilakukan kalau dalam tahap awal yang dilakukan adalah mencarikan ‘dokter’ akhli atau spesialis. Sang ‘dokter’ barangkali bisa melakukan semacam diagnosa, untuk mencari tahu penyakit apa yang tengah diidap oleh Simalungun setidaknya dalam setahun terakhir. ‘Dokter’ dimaksud tentu terdiri dari tim yang lengkap dan memiliki keakhlian dalam bidang masing-masing. Boleh jadi ‘spesialis penyakit dalam’, ‘spesialis THT’, bahkan barangkali boleh jadi ‘spesialis kulit/ penyakit kelamin’ bahkan ‘spesialis kebidanan’
Kemudian dari pada itu, tradisi leluhur kita dahulu kala ketika menghadapi masalah barangkali sudah perlu diterapkan sekarang ini (lagi) Syahdan menurut penuturan tetua-tetua Simalungun, dahulu kala ketika berupaya mencari jalan keluar terhadap suatu masalah yang timbul, selalu dilakukan pertemuan para pemuka dalam berbagai bidang. Pertemuan ini kelak dalam sejarah disebut dengan istilah ‘Harungguan Bolon’ dimana para tetua, tokoh dan pemuka berembug untuk mengambil keputusan. Sudah masanya barangkali, sudah masanya.
Karena itulah terutama, semua komponen dan elemen anak negeri Simalungun termasuk mereka yang sekarang berada di perantauan, sudah masanya untuk mengadakan semacam ‘Harungguan Bolon’ Simalungun hari ini sudah dalam kondisi sakit keras yang kronis, tapi bagaimana pun masih bisa disembuhkan secara total.
_____________________________________________________________________Jakarta, 26 Oktober 2011 Ramlo Rhutabarat HP : 0813 6170 6993
_____________________________________________________________________