@ Bupati Maddin Hanya Bertindak Bagai Boneka
@ PNS Ingin Menduduki Jabatan Harus ke Jakarta
@ Para Pejabat Eselon II Menjadi Serba Salah
Doloksanggul,
Banyak pejabat struktural di jarajan Pemkab Humbang Hasundutan, yang belakangan mengeluh. Mereka tidak bisa eksis ketika menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Persoalannya, kata beberapa pejabat yang dihubungi, mereka bagaikan memiliki dua komando. Satu Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing, satu lagi seorang swasta yang secara hirarki tidak memiliki hubungan dengan Pemkab. Tapi anehnya kata beberapa pejabat tadi, seseorang itu malah memiliki kewenangan yang lebih besar dari Maddin.
“Akhirnya kami menjadi serba salah. Tidak tahu mau berbuat apa dan bagaimana”, kata seorang pejabat Eselon II yang dihubungi pekan ini.
Beberapa pejabat yang dihubungi membenarkan informasi yang didapat ini. Tapi sayangnya, mereka tidak berani untuk mengungkap secara terang-terangan. Seorang pun di antara mereka tidak ada yang berani untuk disebutkan jati dirinya.
“Anda harus maklum. Kami bagai di ujung tanduk. Kalau nama kami Anda tulis, boleh jadi kami dicopot dari kedudukan kami”, kata seorang oknum pejabat. “Jadi Anda jangan tulis nama kami”, katanya menambahkan.
Seorang mantan pejabat Eselon II yang sekarang sudah digeser kedudukannya mengatakan, ketika ingin menduduki jabatan di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan sekira dua tahun lalu, dia harus menghadap oknum orang swasta di Jakarta itu. Kepada orang swasta itulah katanya, dia memberikan sejumlah uang agar bisa menduduki jabatan Eselon II di salah satu SKPD. Dan karena orang swasta itulah yang dinilainya menjadikan dia menduduki jabatan, dia pun menjadi taat dan patuh pada orang swasta itu. Akibatnya gampang ditebak. Belum lama ini pun dia didepak dari kedudukannya karena dianggap orang swasta tadi loyal kepada Maddin.
“Serba salah. Manalah bisa saya memiliki dua komando sekaligus”, kata mantan pejabat Eselon II itu.
Lain lagi yang dialami seorang pejabat Eselon II yang sekarang masih menduduki jabatannya. Oknum ini, misalnya, Desember tahun lalu menerima sejumlah uang dari seorang kontraktor warga Doloksanggul. Uang yang diterima oknum ini, dimaksudkan agar sang kontraktor mendapatkan pekerjaaan di Kecamatan Pakkat, kampung asal pejabat itu. Tapi pekan lalu, sang pejabat menyampaikan kabar buruk pada si kontraktor.Pekerjaan pembuatan kolam ikan itu tidak jadi dikerjakan sang kontraktor. Penyebabnya, orang swasta dari Jakarta tadi telah mengalihkannya kepada pihak lain.
“Entah bagaimana nanti. Yang pasti uang saya belum dikembalikan oknum pejabat itu”, kata si kontraktor dengan wajah lesu.
Pejabat lain mengungkapkan, sebagai pejabat dia tidak bisa memutuskan suatu kebijakan di SKPD-nya sebelum meminta pendapat orang swasta yang berdomisili di Jakarta itu. Tidak kepada Bupati Humbang Hasundutan, Maddin Sihombing, katanya. Boleh jadi menurut dia, meski sudah diputuskan Maddin tapi ditolak orang swasta tadi, kebijakan tadi tidak bisa dijalankan. Padahal sesungguhnya, orang swasta warga Jakarta itu tidak memiliki hubungan apa pun dengan Pemkab Humbang Hasundutan.
Beberapa pejabat yang dihubungi membenarkan, orang swasta warga Jakarta tadi memang secara hirarki tidak ada sangkut paut dengan Pemkab Humbang Hasundutan. Tapi dibenarkan pula dia sangat berpengaruh terhadap kebijakan Maddin ketika memimpin pemerintahan di Humbang Hasundutan. Itu disebabkan kata mereka, orang swasta itulah yang berperan besar menjadikan Maddin sebagai Bupati. Baik pada periode pertamanya sebagai bupati, apalagi pada periode kedua ini.
“Semua orang tahu itu. Dan semua orang tahu siapa dia”, kata seorang pejabat Eselon II yang baru saja dimutasi beberapa pekan lalu.
Dikatakan, kekuasaan oknum swasta itu dominan untuk mendudukkan seorang PNS pada suatu jabatan tertentu. Juga, untuk menentukan proyek apa dikerjakan siapa. Sehingga, katanya, Bupati Maddin hanya sebagai boneka saja. Maddin katanya, benar-benar tidak berdaya menghadapi oknum swasta itu. Kondisi yang seperti ini membuat nyaris semua pimpinan SKPD menjadi serba salah dan salah tingkah.
“Tak ada kewenangan Maddin. Apalagi kewenangan kami”, kata seorang oknum pimpinan SKPD dengan wajah memelas.
Akibat kebijakan yang seperti ini, yang menjadi korban akhirnya adalah anak negeri sendiri, kata seorang pejabat. Namanya saja orang swasta. Dia tidak memiliki pengalaman apa pun di bidang pemerintahan. Apalagi, dia tidak tahu menahu dengan kondisi anak negeri Humbang Hasundutan yang sesungguhnya. Dan dalam kondisi seperti ini, Maddin pun memang jadi serba salah dan salah tingkah pula.
Dalam pendangan pejabat itu, seorang Maddin memang merupakan sosok yang bersih dan lurus. Dia terkesan ingin mengabdikan hidupnya pada Humbang Hasundutan yang dicintainya. Namun harapan dan cita-cita Maddin terhempang oleh ambisi orang swasta tadi. Yang namanya orang swasta apalagi pengusaha, dia hanya punya sasaran untuk mendapatkan keuntungan materi semata, kata seorang pejabat lain yang berbicara di salah satu rumah makan di ruas jalan jurusan Sididkalang.
Seorang pajabat yang sekarang di SKPD-nya akan melakukan berbagai pelelangan proyek mengatakan, serba sulit untuk mengambil kebijakan. Di satu sisi menurut dia, pihaknya harus taat dan patuh pada aturan yang berlaku. Tapi di sisi lain, pihaknya pun mendapat tekanan dari orang swasta itu untuk mengatur dan mengarahkan pemenang tender. Kondisi seperti ini hanya membahayakan mereka saja katanya, tapi tidak bagi orang swasta itu. Padahal di sisi yang lain lagi, para pimpinan SKPD harus pula taat dan patuh pada kemauan orang swasta itu kalau mereka masih ingin menduduki jabatannya.
Sayangnya menurut dia, para aktifis LSM termasuk pers belakangan di Humbang Hasundutan bagai sudah menjadi singa ompong belaka. Bahkan dinilai para pejabat, aktifis LSM dan pers bagaikan mandul tak mampu menjalankan perandan fungsinya. Banyak penyebab yang mengganjel kata mereka lagi, mengapa mereka bisa dibungkam.
Di Dinas Peternakan dan Perikanan misalnya, sekarang ini bagaikan menunggu bom waktu saja, kata seorang kontraktor. Kebijakan-kebijakan Joses Pardosi sebagai kepala dinas, akan terbentur pada kemauan orang swasta warga Jakarta itu. Joses sendiri tengah mengalami situasi yang sangat menyulitkan dirinya sendiri.
“Kita lihatlah nanti, bagaimana Pardosi mengatasi persoalan yang akan meledak di dinas yang dipimpinnya sekarang”, kata seorang kontraktor.(RH)
Pematangsiantar, 6 Juni 2011
Ramlo R Hutabarat HP : 0813 6170 6993
Email : ramlo.hutabarat@yahoo.com____________________________________________
Tidak ada komentar:
Posting Komentar